Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Masyarakat Adat Atas Penerbitan Izin Kelayakan Lingkungan Bagi Industri (Studi Kasus: Putusan PTUN Jayapura Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.Jayapura)

Divana, Muhammad Rifky (2026) Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Masyarakat Adat Atas Penerbitan Izin Kelayakan Lingkungan Bagi Industri (Studi Kasus: Putusan PTUN Jayapura Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.Jayapura). S1 thesis, Universitas PGRI Madiun.

	Text COVER 2_merged.pdf Download (572kB)
	Text Abstrak.pdf Download (246kB)
	Text BAB I.pdf Download (297kB)
	Text BAB II.pdf Download (389kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (267kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (309kB) | Request a copy
	Text BAB V.pdf Download (248kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (230kB)
	Text LAMPIRAN fix.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penerbitan izin kelayakan lingkungan hidup bagi kegiatan industri di wilayah adat masih kerap menimbulkan konflik agraria dan lingkungan akibat lemahnya pelibatan serta perlindungan hukum terhadap masyarakat adat, sebagaimana tercermin dalam sengketa masyarakat adat Suku Awyu di Papua Selatan terhadap penerbitan izin kelayakan lingkungan hidup bagi PT Indo Asiana Lestari yang berujung pada Putusan PTUN Jayapura Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR yang menolak seluruh gugatan penggugat dan menyatakan izin tersebut sah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum masyarakat adat atas penerbitan izin kelayakan lingkungan hidup serta mengkaji secara yuridis pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan sifat deskriptif, menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal hukum, serta bahan hukum tersier, yang dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara normatif dengan metode penalaran hukum dan interpretasi terhadap norma hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif perlindungan hukum terhadap masyarakat adat telah diakui dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan, namun dalam praktik penerbitan izin kelayakan lingkungan hidup belum sepenuhnya mencerminkan prinsip pengakuan hak ulayat, partisipasi bermakna, dan keadilan substantif, karena pertimbangan hukum hakim dalam Putusan PTUN Jayapura lebih menitikberatkan pada aspek prosedural administratif dibandingkan perlindungan hak asasi manusia dan keberlanjutan lingkungan hidup bagi masyarakat adat.

Item Type:	Thesis/Skripsi/Tugas Akhir (S1)
Kata Kunci:	masyarakat adat, izin kelayakan lingkungan hidup, perlindungan hukum, PTUN Jayapura.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Hukum
Depositing User:	DIVANA RIFKY MUHAMMAD
Date Deposited:	09 Jun 2026 06:22
Last Modified:	09 Jun 2026 06:22
URI:	http://eprint.unipma.ac.id/id/eprint/6564

Actions (login required)

View Item