Perlindungan Hukum Dan Pemenuhan Hak Kesehatan Warga Binaan Di Lapas Kelas 1 Madiun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Fitriani, Depi (2026) Perlindungan Hukum Dan Pemenuhan Hak Kesehatan Warga Binaan Di Lapas Kelas 1 Madiun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. S1 thesis, Universitas PGRI Madiun.

	Text halaman pertama cover.pdf Download (1MB)
	Text abstrak.pdf Download (76kB)
	Text Bab I.pdf Download (346kB)
	Text Bab II.pdf Download (553kB)
	Text Bab III.pdf Restricted to Repository staff only Download (536kB)
	Text Bab IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (159kB)
	Text Bab V.pdf Download (115kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (95kB)
	Text Lampiran.pdf Download (329kB)

Abstract

Pemenuhan hak kesehatan adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin oleh pemerintah, termasuk bagi warga binaan yang sedang menjalani hukuman di penjara. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa narapidana tetap memiliki hak dasar, salah satunya adalah hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, aman, dan bermartabat. Namun, di lapangan, pemenuhan hak kesehatan di lembaga pemasyarakatan masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti kondisi yang terlalu padat, keterbatasan jumlah tenaga medis, serta fasilitas kesehatan yang tidak memadai. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana regulasi hukum melindungi hak kesehatan warga binaan, serta bagaimana regulasi itu dijalankan di Lapas Kelas I Madiun. Penelitian menggunakan metode campuran, yaitu menggabungkan pendekatan hukum normatif dan hukum sosial. Data diperoleh dari studi peraturan hukum dan juga dari wawancara serta observasi langsung di Lapas Kelas I Madiun. Data kemudian dianalisis secara kualitatif secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara aturan, perlindungan hukum tentang hak kesehatan warga binaan sudah cukup lengkap sesuai dengan Undang-Undang 22 Tahun 2022 dan peraturan pelaksanaannya. Namun, dalam praktiknya, pemenuhan hak kesehatan di Lapas Kelas I Madiun masih belum maksimal. Hambatan utama terdiri dari kondisi lembaga yang terlalu penuh, sarana kesehatan yang tidak mencukupi, serta jumlah tenaga medis yang masih kurang. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan peran pemerintah dengan memperbaiki fasilitas kesehatan, menambah jumlah tenaga medis, serta bekerja sama dengan pihak luar untuk memastikan hak kesehatan warga binaan dapat terpenuhi secara baik dan berkelanjutan.

Item Type:	Thesis/Skripsi/Tugas Akhir (S1)
Kata Kunci:	perlindungan hukum, hak kesehatan, warga binaan pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Hukum
Depositing User:	DEPY FITRIANI DEPY
Date Deposited:	17 Apr 2026 08:36
Last Modified:	17 Apr 2026 08:36
URI:	http://eprint.unipma.ac.id/id/eprint/6563

Actions (login required)

View Item